Lowongan Kerja:Rekrutmen Ilegal Petugas Damkar; Tanpa Lowongan, Pakai Jalur Belakang - Radar Cirebon

Tawaran menjadi pegawai negeri sipil (PNS) masih terlalu seksi. Kocek dirogoh dalam-dalam pun tak jadi soal. Tak digaji, tak ada perjanjian kerja. Yang penting kerja, meski masuk lewat jalur belakang. APA  yang terjadi di Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon sulit diterima logika. Ada hampir tiga ratus pegawai baru, yang masuk entah lewat jalur mana. Pasalnya, Pemerintah Kota Cirebon tidak pernah mengeluarkan surat keputusan pengangkatan. Kemudian, tidak pernah ada surat keputusan walikota untuk pengangkatan tenaga kontrak ini. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menyebut rekrutmen damkar tidak memiliki dasar hukum. Sumber yang dapat dipercaya menybutkan, kontrak kerja pegawai kontrak ini  ditandatangani Kepala Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Adam Nuridin. Tapi, Adam seolah cuci tangan. Dia mengaku tak tahu menahu ratusan pegawai itu datang dari mana. Menurutnya, damkar tidak pernah membuka lowongan untuk petugas kontrak apalagi honorer. Tiba-tiba saja, tenaga teknis itu datang di penghujung 2015 hingga awal 2016. "Saya tidak pernah tahu ada perekrutan tenaga teknis, tahu-tahu mereka datang ke kantor sambil membawa surat dan sayanya tidak bisa bebruat banyak," ujar Adam, kepada Radar. Surat dari siapa? Adam tak mau menyebutkannya. Tapi, santer berhembus kabar surat itu dari salah satu orang kuat di pemerintahan dan legislatif. Meski tak mengakui membuka rekrutmen, Adam membenarkan, jumlah pegawai di Kantor Damkar belum dapat dikatakan ideal. Saat ini, jumlah pegawai PNS di Kantor Damkar Kota Cirebon hanya 20 orang. Sedangkan kebutuhan pegawai mencapai 210 orang. Mengenai penerimaan pegawai baru, mulai dilakukan Januari 2016 dengan jumlah 150 orang. Saat ini, mereka telah diusulkan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) untuk menjadi PNS. Kemudian, kembali ada pegawai masuk sebanyak 150 sekitar September-Oktober 2016. Sehingga, total pegawai honorer di Kantor Damkar Kota Cirebon mencapai 300 orang. Untuk honorer 150 awal, mendapatkan tunjangan gaji dari APBD Kota Cirebon tahun anggaran 2016. Sedangkan 150 lainnya tidak mendapatkan gaji sampai Desember 2016. Karena, 150 honorer terakhir masuk saat APBD-Perubahan sudah dibahas matang dan disahkan. Memasuki Januari 2017, Kantor Damkar Kota Cirebon berubah menjadi Dinas Damkar. Perubahan ini membawa konsekuensi. Salah satunya penambahan jumlah pegawai. Sampai sekarang, 300 honorer itu belum dipastikan kapan diangkat menjadi PNS. Pada sisi lain, kebutuhan mereka setiap bulan harus pula dipikirkan. Kondisi ini seperti buah simalakama. Pada sisi lain pengangkatan honorer dilarang karena masih moratorium. Sisi lainnya Kantor Damkar yang akan berubah menjadi Dinas Damkar membutuhkan banyak pegawai baru. "Saya bingung dengan kondisi ini," keluhnya. Lantaran tidak adanya anggaran untuk gaji, di internal petugas pemadam kebakaran terjadi gejolak. Pegawai yang direkrut Januari 2016 harus rela gajinya dipotong untuk pegawai yang masuk di periode September-Oktober 2016. "Honor saya per bulan Rp1,5 juta, bulan ini dipotong Rp400 ribu. Itu bilangnya buat honorer yang baru," kata pegawai damkar yang masuk di rekrutmen Januari 2016. Dikatakannya, kuota petugas pemadam kebakaran hanya 120 orang, namun saat ini tenaga honorer di Damkar Kota Cirebon mencapai 300 orang. Dalam satu regu biasanya 40 orang, kini mencapai lebih dari 80 orang per regu. "Kan ada tiga regu, dulu satu regu 40 orang. Sekarang sih bisa sampe 80 orang satu regu, kita kayak gak ada kerjaan, karena kebanyakan anggota," tambahnya. Salah satu petugas yang diduga oknum Damkar Kota Cirebon menjanjikan pengangkatan PNS dan honor akan dibayarkan pada Januari 2017. Gaji yang dipotong selama tiga bulan itu, dijanjikan diganti di Januari 2017. "Tapi saya khawatir itu gimana anggarannya? Mau dipotong terus honornya? Kan kuota 120 orang," katanya. Dari keterangan yang dihimpun Radar, rekrutmen tenaga pemadam kebakaran ini serba tertutup. Tidak ada lowongan yang dipublikasikan. Sumber terpercaya media ini yang enggan dipublikasikan namanya mengatakan, pungutan perekrutan calon petugas pemadam kebakaran angkanya cukup fantastis. "Ada yang Rp35 juta, Rp40 juta, ada temen yang Rp60 juta," ungkapnya. Ia menambahkan, pungutan tersebut ditawarkan kepada calon petugas pemadam kebakaran sejak awal perekrutan. Ketika itu besar pungutan tidak sampai Rp25 juta. Pembayaran dilakukan diawal, sembari diiming-imingi menjadi PNS. Pegawai lainnya di damkar juga mengakui menyetor kepada oknum kepala seksi di damkar. Kepala seksi itu menjadi pengepul dari uang yang disetorkan, kemudian menjadi pihak yang memutuskan menerima atau menolak lamaran. "Sekarang orangnya udah pensiun, baru Desember kemarin," tuturnya, tanpa menyebut nama kepala seksi yang dimaksud. Kendati demikian, dari penelusuran Radar, oknum tersebut merujuk kepada Kepala Seksi Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, Uri. Pasalnya, Uri merupakan kepala seksi yang pensiun pada 1 Desember 2016. Saat dihubungi, Kamis (29/1) malam, Uri yang tidak sedang berada di Cirebon menolak tudingan yang dialamatkan kepadanya. "Kata siapa, nggak ada itu nggak ada," tegasnya. Uri menyebut, banyak yang iri dengan damkar. Kemudian diantara para petugas damkar juga ada rasa saling iri. Dari kondisi ini kemudian tercipta tudingan yang macam-macam mengenai damkar. Kendati demikian, Uri mengakui, rekrutmen di damkar dilakukan tampa adanya pengumuman. "Nggak diumumkan saja banyak yang daftar, sampai titip-titip segala," katanya. Titipan pegawai itu, kata Uri, datang dari banyak pihak. Ada oknum pejabat, LSM sampai wartawan. Kondisi ini yang membuat dirinya tak bisa menolak titipan tersebut. Selain menerima titipan pegawai, Uri mengakui, dirinya menjadi pihak yang mengusulkan rekrutmen. Usulan itu dibuat dan disetujui pemerintah maupun legislatif. "Buktinya kan itu ada anggarannya," ucap dia. Uri yang kini tidak tinggal di Kota Cirebon menyebut, usulan mengenai honor pegawai kontrak damkar ini jauh dari yang diharapkan. Saat usulan disampaikan, konsepnya ideal. Bahkan, para pegawai kontrak ini rencananya didaftarkan di BPJS. Tapi, ini urung dilakukan karena honor yang disetujui hanya Rp1,5 juta. "Itu jauh dari konsep saya, yang saya ajukan itu ideal sekali," katanya. Meski menjadi pihak yang mengusulkan, Uri kembali menegaskan, dirinya tak pernah meminta pungutan uang sepeserpun kepada calon pegawai. Dia juga membantah menjadi kepanjangan tangan orang kuat yang memuluskan rekrutmen pegawai damkar. "Saya nggak pernah terima uang mas. Itu bohong, orang mikirnya negatifnya saja," tukasnya.  (abd/mik) This article passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at http://ift.tt/jcXqJW. Recommended article: The Guardian's Summary of Julian Assange's Interview Went Viral and Was Completely False.